FGD PP IPMIL Luwu Bahas Prospek Pemekaran Kabupaten Luwu Tengah Diskusikan Peluang dan Tantangan, PP IPMIL Luwu Gelar FGD di Makassar

MAKASSAR – Pengurus Pusat Ikatan Pelajar Mahasiswa Luwu (PP IPMIL Luwu) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertema “DOB Luwu Tengah: Antara Harapan dan Tantangan” di Grand Malebu Hotel, Makassar, Sabtu (18/01/2025) malam. Acara ini menghadirkan berbagai narasumber yang membahas potensi dan tantangan dalam pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Luwu Tengah.

Ketua PP IPMIL Luwu, Yandi, menjelaskan bahwa diskusi ini diinisiasi menyusul keputusan Kementerian Dalam Negeri untuk mempertimbangkan pencabutan moratorium pemekaran wilayah pada akhir 2024. Menurut Yandi, momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperjuangkan pemekaran wilayah Walenrang-Lamasi (Walmas) yang dinilai masih tertinggal, terutama dari sisi infrastruktur.

“Contohnya Desa Siteba, dengan jalan yang rusak parah dan ketiadaan jaringan seluler. Ini menjadi bukti nyata ketimpangan pembangunan yang perlu segera ditangani,” ujarnya.

Yandi juga menyoroti pentingnya representasi putra daerah Walmas di pemerintahan. Ia menilai posisi saat ini, yaitu hanya sebagai wakil bupati, belum cukup mengakomodasi aspirasi masyarakat. Karena itu, FGD ini diharapkan menjadi langkah awal untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pelayanan publik.

Ketua Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Walenrang Lamasi (IKPM Walmas), Ibnu Albing, turut menegaskan bahwa moratorium bukanlah hambatan untuk mewujudkan DOB Luwu Tengah. Ia menjelaskan bahwa moratorium bertujuan memperketat aturan sehingga proses pemekaran menjadi lebih terarah dan terstruktur.

“Jika Luwu Tengah menjadi DOB, ini akan mendukung peningkatan pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan percepatan ekonomi daerah,” katanya.

Rehan Setiawan, moderator diskusi, menekankan pentingnya melanjutkan perjuangan ini. “FGD ini bertujuan memberikan pemahaman kepada mahasiswa WTL (Wija to Luwu) tentang urgensi pemekaran Luwu Raya. Kami ingin mengetahui sejauh mana proses ini berjalan,” jelasnya.

Sementara itu, Ir. Hasbi Syamsu Ali, Ketua BPW KKLR Sulawesi Selatan, mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah, mahasiswa, dan masyarakat untuk memperjuangkan DOB Luwu Tengah. “Tokoh-tokoh WTL harus berperan aktif dalam menyusun strategi dan pembagian tugas yang jelas demi terwujudnya Provinsi Luwu Raya,” ungkapnya.

Wakil Ketua BPP KKLR, Abdul Talib Mustafa, menambahkan bahwa meskipun regulasi terkait pemekaran terus berkembang, persyaratan untuk DOB Luwu Tengah sudah hampir terpenuhi. Namun, ia menegaskan perlunya langkah kolektif dari seluruh elemen masyarakat untuk mendorong pemerintah pusat agar lebih responsif terhadap aspirasi daerah.

Jhody Pama’tan, seorang praktisi hukum, juga memberikan pandangannya. Ia menekankan bahwa dukungan politik yang kuat menjadi kunci keberhasilan pemekaran wilayah. “Potensi sumber daya alam (SDA) Luwu Raya sangat besar, tetapi kita juga harus memperkuat sumber daya manusia (SDM) serta membangun kekuatan politik yang solid untuk mewujudkan DOB,” tuturnya.

Diskusi ini menunjukkan bahwa meskipun tantangan masih ada, semangat optimisme untuk mewujudkan Provinsi Luwu Raya tetap kuat. Seluruh elemen masyarakat, terutama mahasiswa dan tokoh WTL, diimbau terus bersinergi dan bekerja sama demi terwujudnya DOB Luwu Tengah sebagai langkah awal menuju provinsi baru yang lebih maju. (*)