Luwu Raya Perkuat Digitalisasi Transaksi, ETPD Dibidik untuk Optimalkan PAD

BELOPA – Pemerintah daerah se-Luwu Raya memperkuat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), meningkatkan transparansi, serta memperbaiki tata kelola keuangan yang efektif dan akuntabel.

Penguatan tersebut menjadi salahsatu agenda utama dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Monitoring dan Evaluasi ETPD se-Luwu Raya Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Andi Kambo, Kompleks Perkantoran Bupati Luwu, Kamis (12/11/2026).

Kegiatan dibuka Wakil Bupati Luwu, Muh. Dhevy Bijak Pawindu. Forum ini mempertemukan empat pemerintah daerah di Luwu Raya, yakni Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo.

Pertemuan tersebut menjadi ruang koordinasi, evaluasi, dan pertukaran pengalaman antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, serta sektor perbankan untuk mempercepat digitalisasi transaksi keuangan daerah.

Dalam sambutannya, Dhevy menegaskan bahwa digitalisasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang modern.

Menurutnya, penerapan ETPD memiliki peran strategis dalam memperkuat penerimaan daerah, meningkatkan efisiensi belanja, meminimalkan potensi kebocoran pendapatan, serta memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat.

“Digitalisasi bukan lagi sekadar pilihan, tetapi sudah menjadi kebutuhan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, efektif, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan daerah, ETPD memiliki peran strategis untuk memperkuat penerimaan daerah dan memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Potensi Ekonomi Perlu Didukung Digitalisasi

Dhevy mengatakan, wilayah Luwu Raya memiliki potensi ekonomi yang besar, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, jasa, industri, hingga pertambangan dan investasi.

Potensi tersebut, menurutnya, perlu diimbangi dengan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan secara profesional, transparan, dan berbasis teknologi.

Karena itu, pertemuan empat daerah di Luwu Raya harus dimanfaatkan sebagai wadah untuk saling belajar dan berbagi praktik baik dalam penerapan ETPD.

Pengalaman daerah yang lebih maju dalam digitalisasi transaksi dapat menjadi referensi bagi daerah lain untuk mengatasi berbagai kendala implementasi.

Pada kesempatan tersebut, Dhevy menitipkan empat hal yang perlu menjadi perhatian bersama, yakni memperkuat komitmen kepemimpinan daerah, memperluas implementasi transaksi nontunai, memperkuat integrasi data dan pengawasan, serta membangun kolaborasi berkelanjutan.

“Jangan biarkan batas wilayah membatasi langkah kita. Jadikan perbedaan potensi sebagai kekuatan, kebersamaan sebagai modal, dan digitalisasi sebagai jalan menuju kemajuan. Mari kita buktikan bahwa dengan sinergi dan komitmen bersama, Luwu Raya mampu melangkah lebih cepat dan tumbuh lebih kuat,” tegasnya.

ETPD Bukan Sekadar Pembayaran Nontunai

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Horas Maurits Panjaitan, dalam sambutan sekaligus pemaparannya menekankan pentingnya memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi PAD.

Upaya tersebut, kata dia, harus didukung transparansi, digitalisasi, dan tata kelola keuangan yang akuntabel.

Ia menjelaskan, penerapan ETPD tidak sekadar mengubah sistem pembayaran dari tunai menjadi nontunai. Lebih jauh, digitalisasi merupakan bagian dari upaya membangun pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan terpercaya.

Bagi wilayah Luwu Raya, penguatan ETPD diharapkan dapat mendorong kolaborasi antarpemerintah daerah, meningkatkan pemanfaatan QRIS dan kanal pembayaran digital, serta mengoptimalkan potensi pajak daerah.

Dengan demikian, digitalisasi transaksi diharapkan turut memperkuat kemandirian fiskal dan mendukung pembiayaan pembangunan daerah.

Tiga Penerima Apresiasi Penggunaan QRIS

Rangkaian kegiatan HLM TP2DD tersebut juga ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama digitalisasi ETPD antara Wakil Bupati Luwu dan Bank Indonesia.

Selain itu, diberikan apresiasi kepada pengguna QRIS terbaik dalam mendukung peningkatan PAD Kabupaten Luwu Tahun 2026. Penghargaan tersebut diberikan kepada CV Puji Konstruksi Utama, Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu, dan Hotel Belia.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu, Sofyan Thamrin, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan mengevaluasi capaian pelaksanaan ETPD sepanjang 2026 sekaligus memperkuat koordinasi dan sinergi antardaerah bersama mitra strategis.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Rizki Ernadi Winanda, Wakil Wali Kota Palopo Akhmad Syarifuddin, Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara dan Luwu Timur, Pimpinan Divisi Digitalisasi dan Layanan Bank Sulselbar, unsur Forkopimda Kabupaten Luwu, serta jajaran perangkat daerah dan para camat.

Melalui forum tersebut, pemerintah daerah se-Luwu Raya diharapkan dapat memperkuat integrasi sistem transaksi dan memperluas penggunaan kanal pembayaran digital.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat penerimaan daerah, serta mendorong kemandirian fiskal dan pembangunan kawasan Luwu Raya secara berkelanjutan. (*)