Hutang Pemkot Jadi Fokus Dialog IPMIL Palopo

Makassar, LUWUNEWS – Hutang Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo menjadi sorotan utama dalam dialog terbuka yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Luwu (IPMIL) Palopo yang berlangsung di Warkop KNPI Kota Makassar, Minggu (18/8/2024).

Acara yang bertemakan “Review Utang dan Peluang Investasi” ini menghadirkan Hamzah Jalante, mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Palopo, sebagai salah satu narasumber.

Dalam paparan tersebut, Hamzah Jalante menjelaskan bahwa utang sebesar Rp250 miliar yang membebani Pemkot Palopo disebabkan oleh kekurangan dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan. Menurutnya, masalah ini sudah diprediksi sejak lima tahun lalu.

“Perencanaan yang tidak hati-hati dan hanya berdasarkan intuisi berakibat pada kondisi ini. Lima tahun lalu, sudah diperkirakan bahwa utang sebesar ini akan muncul. Saya telah memberikan peringatan tentang dampak negatif terhadap likuiditas keuangan Palopo,” ungkap Hamzah.

Hamzah juga mengkritik kebijakan Pemkot Palopo yang dianggap memaksakan pembangunan proyek infrastruktur, yang berdampak pada pengurangan anggaran belanja pegawai.

“Akibat utang ini, pegawai menjadi korban dengan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan keterlambatan pembayarannya,” kata Hamzah.

Proyek pembangunan Menara Payung menjadi salah satu contoh yang dianggap sebagai pemborosan anggaran oleh Hamzah, karena proyek ini belum memberikan dampak signifikan bagi perekonomian Palopo.

Hamzah menyarankan agar Pemkot lebih fokus pada pemanfaatan ruang publik untuk mendukung perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang jumlahnya mencapai ribuan.

“Kenapa membangun menara, bukan mengelola ruang publik untuk mendukung 13 ribu UMKM? Lebih baik membangun pusat keramaian di wilayah selatan, tengah, dan utara kota dengan biaya yang lebih efisien,” jelas Hamzah.

Untuk menyelesaikan utang sebesar Rp250 miliar, Hamzah menawarkan solusi yang menurutnya bisa dicapai dalam waktu tiga bulan, tanpa memperhatikan siapa yang akan menjadi Wali Kota Palopo selanjutnya.

Ia mengusulkan agar pemerintah melakukan intensifikasi pendapatan dan mengurangi jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dianggap terlalu besar.

“Saat ini ada 36 OPD. Sebaiknya, jumlah ini dikurangi menjadi maksimal 14 dinas untuk mengurangi biaya operasional. Ini sudah menjadi perhatian anggota dewan di sana. Selain itu, berdayakan 13 ribu UMKM yang ada,” tegas Hamzah.

Hamzah juga mengusulkan agar utang terkait infrastruktur diperiksa secara mendalam sebelum dibayar, bahkan perlu dilakukan audit forensik untuk memastikan keabsahan jumlah dan volumenya guna menghindari kerugian negara.

Sebagai penutup, Hamzah menekankan bahwa siapa pun yang terpilih sebagai Wali Kota Palopo pada Pilkada 2024 harus memprioritaskan pembayaran utang.

“Siapa pun yang terpilih nanti harus fokus pada pembayaran utang terlebih dahulu, bukan pada proyek-proyek baru atau pembangunan taman. Membayar utang adalah kewajiban utama pemerintah,” tegas Hamzah.

Sementara itu, Ketua KNPI Sulsel, Andi Surahman Batara, yang juga putra asli Palopo, mengusulkan agar para kandidat calon Wali Kota Palopo diundang untuk membahas isu utang pemerintah daerah. Menurutnya, ini merupakan tanggung jawab moral IPMIL untuk menguji kemampuan calon dalam menangani masalah tersebut.

“Para calon wali kota perlu dilibatkan dalam diskusi mengenai utang. Ini adalah tanggung jawab moral IPMIL untuk menguji sejauh mana mereka mampu menangani persoalan ini. Kita perlu mendengar gagasan mereka,” ujar Surahman Batara.

Senada dengan itu, mantan anggota DPRD Makassar, Mustagfir Sabry, yang juga pengurus Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Sulsel, menambahkan bahwa utang dalam pemerintahan bukanlah hal yang harus dihindari, tetapi harus sesuai dengan kapasitas keuangan daerah.

“Utang dalam pemerintahan bukanlah hal yang ‘haram’, tetapi harus seimbang dengan kemampuan keuangan daerah. Jangan sampai utang melebihi kapasitas keuangan,” katanya.

“Kami berharap IPMIL Palopo dapat menjadi yang terdepan dalam merespons persoalan ini,” tandas Mustagfir Sabry, yang akrab disapa Moses. (*)