Prevalensi Stunting Luwu Turun Jadi 4,7 Persen pada 2026, Wabup Dhevy Bijak Minta Intervensi Berlanjut

MAKASSAR – Kabupaten Luwu mencatat penurunan prevalensi stunting berdasarkan data elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM). Pada 2026, angkanya tercatat sebesar 4,7 persen, turun 1,5 poin persentase dibandingkan 2025 yang mencapai 6,2 persen.

Capaian tersebut disampaikan Wakil Bupati Luwu, Muh. Dhevy Bijak Pawindu, yang juga menjabat Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Luwu, dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi TPPS Semester I Tahun 2026 di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Rabu (7/10/2026) lalu.

Forum tersebut menjadi ruang koordinasi pemerintah daerah se-Sulawesi Selatan untuk mengevaluasi pelaksanaan program penurunan stunting sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor dalam menangani persoalan gizi dan tumbuh kembang anak.

Kegiatan dibuka Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi. Agenda turut membahas arah kebijakan, penguatan komitmen lintas sektor, serta strategi percepatan penurunan stunting, termasuk pembelajaran dan tantangan pelaksanaannya, yang dipaparkan Prof. dr. Veni Hadju, M.Sc., Ph.D.

Dalam sesi dialog, Dhevy menyebut penurunan angka stunting di Kabupaten Luwu merupakan hasil kerja bersama pemerintah daerah dan berbagai pihak yang terlibat dalam intervensi gizi serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Data SSGI tahun 2024 itu kita di angka 23,6 persen. Alhamdulillah, di tahun 2026 ini dari data e-PPGBM kita berada di angka 4,7 persen. Itu begitu luar biasa signifikan yang kami alami,” ujar Dhevy.

Meski mengapresiasi capaian tersebut, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh berpuas diri. Upaya penurunan stunting, menurutnya, harus terus diperkuat melalui koordinasi, komunikasi, dan keterlibatan seluruh sektor terkait.

“Itu menjadi kebanggaan buat kami, kesyukuran buat kami, tapi sesuai dengan penyampaian Ibu Wagub tadi, bahwa kita tidak boleh jemawa, tidak boleh berbesar hati, tidak boleh berbesar diri. Kita harus terus semangat dalam menurunkan angka stunting di wilayah kita. Ini yang menjadi prioritas kami,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan juga memberikan insentif kepada daerah yang dihadiri langsung oleh ketua TPPS bersama kepala organisasi perangkat daerah (OPD) pengampu sebagai bentuk dukungan terhadap komitmen percepatan penurunan stunting.

Intervensi Lintas Sektor Jadi Strategi Utama

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu, dr. Rosnawary, menjelaskan bahwa penanganan stunting di daerah tersebut dilakukan melalui berbagai program yang melibatkan perangkat daerah, pemerintah desa, serta mitra terkait.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjalankan program Genting, sementara pemberian makanan tambahan (PMT) penyuluhan didukung melalui dana desa. Sektor ketahanan pangan turut membantu melalui bantuan pangan bagi balita dengan gizi buruk.

Dukungan juga diberikan Dinas Sosial melalui kepesertaan BPJS bagi bayi dan balita yang mengalami stunting. Di sisi lain, Dinas Kesehatan melaksanakan PMT pemulihan berbahan pangan lokal serta penyediaan paket sehat.

Upaya peningkatan asupan gizi diperkuat melalui program gemar makan ikan oleh Dinas Perikanan dan gerakan pangan murah yang memprioritaskan sasaran stunting oleh Dinas Pertanian. Sektor pendidikan turut berkontribusi melalui pelaksanaan aksi bergizi.

Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjalankan program pendewasaan usia pernikahan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendukung penyediaan air bersih dan sanitasi layak, sedangkan Kementerian Agama terlibat melalui edukasi bagi calon pengantin serta kerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) terkait dokumen dan persyaratan pranikah.

Dukungan sektor perumahan dan kawasan permukiman juga diarahkan pada pembangunan infrastruktur sanitasi serta peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH).

Peran Keluarga dan Masyarakat Tetap Penting

Selain intervensi pemerintah, Tim Penggerak PKK Kabupaten Luwu turut berperan melalui sosialisasi pencegahan stunting, pendampingan keluarga, serta pemberian bantuan kepada bayi dan balita yang mengalami stunting.

Keterlibatan pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan sejumlah perusahaan juga mendukung pelaksanaan program di tingkat masyarakat.

Beragam intervensi tersebut menunjukkan bahwa penanganan stunting tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi anak, tetapi juga dipengaruhi kondisi kesehatan ibu, pola pengasuhan, sanitasi, akses terhadap layanan kesehatan, dan ketahanan pangan keluarga.

Pemerintah Kabupaten Luwu diharapkan terus menjaga kesinambungan program sekaligus memastikan intervensi menjangkau keluarga yang membutuhkan. Pemantauan pertumbuhan anak, pendampingan keluarga, dan evaluasi berbasis data menjadi bagian penting agar penurunan angka stunting dapat dipertahankan dan berdampak pada perbaikan kesehatan anak dalam jangka panjang. (*)