
Oleh: Hamzah Jalante (Dosen IPDN Kampus Sulawesi Selatan/Wakil Ketua BPW KKLR Sulsel)
DI TENGAH keterbatasan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah, publik berharap setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan secara efektif untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Namun dalam praktiknya, sering muncul sebuah paradoks anggaran tersedia, bahkan terserap tinggi, tetapi dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat terasa minim. Di sinilah kita berhadapan dengan apa yang dapat disebut sebagai anomali belanja pemerintah.
Secara administratif, kinerja anggaran sering diukur dari tingkat serapan. Semakin tinggi realisasi belanja, semakin dianggap berhasil. Namun ukuran ini kerap menyesatkan. Serapan yang tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas hasil. Bahkan dalam banyak kasus, belanja yang habis justru tidak menghasilkan perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat.
Fenomena ini berakar pada cara pandang terhadap anggaran itu sendiri. Anggaran masih sering diperlakukan sebagai target yang harus dihabiskan, bukan sebagai instrumen untuk menciptakan dampak. Akibatnya, orientasi bergeser dari “apa yang dihasilkan” menjadi “berapa yang dibelanjakan”.
Dalam pengalaman birokrasi, tidak jarang kita menemukan program-program yang dirancang lebih untuk memenuhi kebutuhan administratif daripada kebutuhan riil masyarakat.
Kegiatan dilaksanakan karena telah direncanakan, bukan karena benar-benar dibutuhkan. Bahkan menjelang akhir tahun anggaran, muncul praktik percepatan belanja yang lebih didorong oleh kekhawatiran sisa anggaran daripada pertimbangan manfaat.
Lebih jauh lagi, struktur belanja sering kali tidak mencerminkan prioritas pembangunan yang sesungguhnya. Belanja yang bersifat seremonial, perjalanan dinas, atau kegiatan yang minim dampak ekonomi, masih mendapatkan porsi yang tidak kecil.
Sementara itu, sektor-sektor yang memiliki efek langsung terhadap penguatan ekonomi rakyat seperti pemberdayaan usaha kecil, pengembangan pasar tradisional, atau dukungan terhadap produksi lokal justru belum mendapatkan perhatian yang memadai.
Anomali ini semakin terasa ketika dikaitkan dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sedang melemah. Di saat pedagang kecil kesulitan karena peredaran uang yang seret, dan pemerintah daerah menghadapi keterbatasan fiskal, setiap belanja yang tidak tepat sasaran menjadi kehilangan legitimasi moralnya.
Persoalan ini bukan semata-mata soal teknis penganggaran, tetapi juga menyangkut integritas dalam pengelolaan keuangan publik. Integritas di sini tidak hanya berarti bebas dari korupsi dalam arti sempit, tetapi juga keberanian untuk memastikan bahwa setiap kebijakan anggaran benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
Perlu ada perubahan mendasar dalam paradigma pengelolaan belanja daerah.
Pertama, orientasi harus bergeser dari serapan ke dampak. Keberhasilan anggaran tidak lagi diukur dari seberapa banyak yang dibelanjakan, tetapi seberapa besar perubahan yang dihasilkan. Indikator kinerja harus mampu menangkap manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar output administratif.
Kedua, perencanaan anggaran harus berbasis pada kebutuhan riil dan analisis yang mendalam. Program tidak boleh hanya menjadi rutinitas tahunan, tetapi harus lahir dari pemahaman yang utuh terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.
Ketiga, transparansi dan akuntabilitas perlu diperkuat, tidak hanya dalam pelaporan, tetapi juga dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat perlu mengetahui bukan hanya ke mana anggaran dibelanjakan, tetapi juga mengapa pilihan itu diambil.
Keempat, keberanian untuk melakukan realokasi anggaran menjadi sangat penting. Program-program yang tidak efektif harus dihentikan atau diperbaiki, sementara sumber daya dialihkan ke sektor yang lebih produktif dan berdampak luas.
Pada akhirnya, anggaran adalah cerminan dari keberpihakan. Ia menunjukkan apakah pemerintah benar-benar hadir untuk rakyat, atau sekadar menjalankan rutinitas birokrasi. Ketika belanja pemerintah tidak menghasilkan dampak yang sepadan, maka yang hilang bukan hanya efisiensi, tetapi juga kepercayaan publik.
Esai ini mengajak kita untuk melihat kembali makna dari setiap rupiah yang dibelanjakan. Di tengah keterbatasan fiskal dan melemahnya ekonomi masyarakat, tidak ada ruang untuk belanja yang sia-sia. Karena pada akhirnya, pembangunan yang sesungguhnya bukan diukur dari banyaknya program, tetapi dari perubahan nyata yang dirasakan oleh rakyat. (*)