
Oleh: Hamzah Jalante (Dosen IPDN Kampus Sulawesi Selatan/Wakil Ketua BPW KKLR Sulsel)
DI TENGAH dinamika ekonomi daerah yang ditandai oleh melemahnya peredaran uang, keterbatasan fiskal, dan anomali dalam belanja pemerintah, terdapat satu faktor mendasar yang sering luput dari perhatian yakni integritas dalam kebijakan ekonomi. Padahal, di titik inilah arah pembangunan sesungguhnya ditentukan.
Kebijakan ekonomi pada dasarnya bukan sekadar keputusan teknokratis yang disusun melalui perhitungan angka dan indikator. Ia adalah hasil dari pilihan-pilihan nilai tentang siapa yang diprioritaskan, sektor mana yang diperkuat, dan kepentingan apa yang didahulukan. Dalam konteks inilah, integritas menjadi kunci.
Integritas dalam kebijakan ekonomi tidak hanya berarti bebas dari praktik korupsi dalam arti sempit. Lebih dari itu, ia mencerminkan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan tujuan yang ingin dicapai.
Ia juga menuntut keberanian untuk tetap berpihak pada kepentingan publik, bahkan ketika dihadapkan pada tekanan politik, kepentingan jangka pendek, atau godaan untuk mengambil jalan yang lebih mudah.
Dalam praktik pemerintahan, godaan tersebut bukanlah sesuatu yang abstrak. Ia hadir dalam berbagai bentuk seperti penentuan prioritas anggaran yang dipengaruhi kepentingan tertentu, program-program yang lebih bersifat populis daripada substantif, hingga keputusan-keputusan yang mengabaikan dampak jangka panjang demi keuntungan sesaat. Tanpa integritas, kebijakan ekonomi mudah kehilangan arah.
Kondisi ini menjadi semakin krusial ketika ruang fiskal terbatas. Dalam situasi kelimpahan anggaran, kesalahan mungkin masih dapat ditoleransi karena ada ruang untuk memperbaiki. Namun dalam kondisi keterbatasan, setiap keputusan memiliki konsekuensi yang lebih besar.
Kesalahan dalam menentukan prioritas bukan hanya soal inefisiensi, tetapi juga berpotensi memperdalam ketimpangan dan memperlambat pemulihan ekonomi masyarakat.
Integritas juga berkaitan erat dengan kejujuran dalam membaca realitas. Kebijakan yang baik harus berangkat dari pemahaman yang jujur terhadap kondisi di lapangan. Jika data dimanipulasi, jika laporan tidak mencerminkan keadaan sebenarnya, maka kebijakan yang dihasilkan akan keliru sejak awal. Dalam konteks ini, integritas bukan hanya persoalan moral individu, tetapi juga kualitas sistem yang dibangun.
Lebih jauh, integritas menuntut konsistensi dalam pelaksanaan. Tidak sedikit kebijakan yang pada tahap perencanaan tampak ideal, namun dalam implementasi mengalami distorsi.
Program yang seharusnya menyasar masyarakat kecil justru tidak tepat sasaran, bantuan yang dirancang untuk pemberdayaan berubah menjadi sekadar distribusi, dan kebijakan yang dirancang untuk jangka panjang terhenti di tengah jalan.
Di sinilah pentingnya kepemimpinan yang berintegritas. Pemimpin yang mampu menjaga arah kebijakan, memastikan konsistensi antara rencana dan pelaksanaan, serta berani mengambil keputusan yang mungkin tidak populer tetapi benar secara substansi. Kepemimpinan seperti ini tidak hanya dibutuhkan di tingkat puncak, tetapi juga pada setiap level birokrasi.
Untuk memperkuat integritas dalam kebijakan ekonomi, setidaknya ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian.
Pertama, memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran yang transparan dan partisipatif. Keterlibatan publik dalam proses perencanaan akan membantu memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.
Kedua, membangun sistem pengawasan yang efektif dan independen. Pengawasan tidak boleh hanya bersifat formalitas, tetapi harus mampu mendeteksi dan mencegah penyimpangan sejak dini.
Ketiga, menanamkan budaya kinerja yang berorientasi pada hasil dan dampak. Aparatur tidak hanya dituntut untuk bekerja sesuai prosedur, tetapi juga bertanggung jawab atas hasil yang dicapai.
Keempat, memberikan ruang bagi inovasi yang bertanggung jawab. Integritas tidak boleh dimaknai sebagai kekakuan, tetapi sebagai landasan untuk berinovasi dengan tetap menjaga prinsip-prinsip akuntabilitas.
Pada akhirnya, integritas dalam kebijakan ekonomi adalah tentang menjaga arah. Di tengah berbagai keterbatasan dan tekanan, ia menjadi kompas yang memastikan bahwa pembangunan tetap berjalan pada jalur yang benar.
Tanpa integritas, kebijakan ekonomi mudah terjebak dalam rutinitas tanpa makna. Namun dengan integritas, bahkan dalam kondisi yang terbatas sekalipun, kebijakan dapat menjadi alat yang efektif untuk menghadirkan perubahan nyata.
Esai ini menegaskan bahwa solusi atas persoalan ekonomi daerah tidak hanya terletak pada penambahan sumber daya, tetapi juga pada perbaikan nilai dan cara pandang dalam mengelola sumber daya yang ada. Karena pada akhirnya, arah pembangunan tidak ditentukan oleh seberapa besar anggaran yang dimiliki, tetapi oleh seberapa jujur dan berani kita menggunakannya untuk kepentingan rakyat. (*)