
Oleh: Hamzah Jalante (Dosen IPDN Kampus Sulawesi Selatan/Wakil Ketua BPW KKLR Sulsel)
JIKA pada akhirnya banyak kepala daerah terjerat korupsi, maka kita tidak cukup hanya berhenti pada penjelasan perilaku individu. Persoalan yang lebih mendasar justru terletak pada struktur yang melingkupinya.
Demokrasi lokal kita, dalam praktiknya, telah berkembang menjadi sistem yang berbiaya tinggi dan pada saat yang sama, menghasilkan risiko korupsi yang juga tinggi. Inilah paradoks yang jarang diakui secara jujur.
Pilkada langsung dirancang untuk memperkuat kedaulatan rakyat. Namun dalam perjalanannya, proses ini mengalami distorsi serius akibat mahalnya biaya politik. Untuk menjadi calon kepala daerah, seseorang tidak hanya membutuhkan kapasitas dan rekam jejak, tetapi juga sumber daya finansial yang besar.
Dukungan partai politik, dalam banyak kasus, tidak terlepas dari pertimbangan elektabilitas yang kerap berbanding lurus dengan kemampuan logistik. Di titik ini, demokrasi mulai bergerak dari arena kompetisi gagasan menjadi arena kompetisi modal.
Peran partai politik menjadi krusial sekaligus problematis. Secara ideal, partai adalah institusi kaderisasi dan penjaga kualitas kepemimpinan. Namun dalam praktik, tidak jarang partai justru menjadi “gerbang transaksional” yang menentukan siapa yang dapat maju dalam kontestasi.
Mahar politik, biaya rekomendasi, hingga beban pembiayaan kampanye menjadi realitas yang sulit disangkal. Akibatnya, kandidat yang muncul sering kali bukan semata yang terbaik, melainkan yang paling mampu memenuhi kebutuhan biaya politik tersebut.
Situasi ini diperparah oleh kuatnya budaya patronase. Relasi antara politik dan ekonomi membentuk jejaring kepentingan yang saling mengikat. Pengusaha membutuhkan akses terhadap proyek dan kebijakan, sementara kandidat membutuhkan dukungan finansial.
Simbiosis ini kemudian berlanjut setelah kekuasaan diperoleh, dalam bentuk distribusi proyek, perizinan, atau kebijakan yang menguntungkan pihak tertentu. Dalam kerangka ini, korupsi bukan lagi penyimpangan, tetapi menjadi bagian dari mekanisme yang bekerja secara diam-diam.
Osborne dan Gaebler, dalam gagasan Reinventing Government, mendorong transformasi pemerintahan menjadi lebih berorientasi pada hasil, efisiensi, dan pelayanan publik. Namun, realitas di banyak daerah menunjukkan bahwa semangat tersebut belum sepenuhnya terwujud. Pemerintahan daerah masih terjebak dalam pola lama yang antara lain menggiring birokrasi sebagai alat kekuasaan, bukan sebagai instrumen pelayanan.
Ketika orientasi kekuasaan lebih dominan daripada orientasi pelayanan, maka ruang bagi praktik rente semakin terbuka. Anggaran publik tidak lagi sepenuhnya dipandang sebagai alat kesejahteraan, tetapi sebagai sumber daya yang dapat dinegosiasikan.
Di sinilah kritik Dwight Waldo kembali relevan. Ia menegaskan bahwa administrasi publik tidak bisa dilepaskan dari dimensi etika. Efisiensi dan efektivitas tanpa integritas hanya akan menghasilkan penyimpangan yang lebih sistematis. Dalam konteks demokrasi lokal, krisis yang kita hadapi bukan hanya krisis tata kelola, tetapi juga krisis nilai.
Kita sering kali terjebak dalam asumsi bahwa semakin demokratis suatu sistem, maka semakin baik hasilnya. Padahal, demokrasi yang tidak disertai dengan penguatan institusi dan integritas justru dapat menghasilkan distorsi yang serius. Demokrasi prosedural yang berhenti pada proses pemilihan tidak otomatis melahirkan demokrasi substantif yang menghadirkan kesejahteraan dan keadilan.
Lebih jauh, mahalnya biaya demokrasi juga menciptakan hambatan bagi lahirnya pemimpin alternatif. Individu yang memiliki kapasitas dan integritas, tetapi tidak memiliki sumber daya finansial, akan kesulitan masuk dalam arena kontestasi.
Akibatnya, ruang kompetisi menjadi sempit dan cenderung didominasi oleh kelompok tertentu. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi melemahkan kualitas kepemimpinan daerah sekaligus merusak kepercayaan publik terhadap demokrasi itu sendiri.
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apakah kita akan terus membiarkan demokrasi berjalan dengan biaya tinggi dan risiko tinggi…?
Jawaban atas pertanyaan ini tidak sederhana. Namun, satu hal yang pasti, tanpa pembenahan pada struktur pembiayaan politik dan peran partai, maka upaya pemberantasan korupsi akan selalu berada dalam posisi reaktif. Kita akan terus memadamkan api, tanpa pernah benar-benar memperbaiki sumber percikan.
Reformasi pembiayaan politik menjadi kebutuhan mendesak. Transparansi dana kampanye harus diperkuat, mekanisme audit harus lebih ketat, dan pembatasan biaya politik harus ditegakkan secara konsisten. Partai politik juga harus didorong kembali pada fungsi utamanya sebagai institusi kaderisasi, bukan sekadar kendaraan elektoral.
Selain itu, penguatan sistem tata kelola pemerintahan daerah menjadi kunci untuk mengurangi ruang diskresi yang berlebihan. Digitalisasi layanan, keterbukaan informasi, serta penguatan pengawasan publik dapat menjadi instrumen efektif untuk menutup celah korupsi.
Namun, semua itu tidak akan berarti tanpa komitmen untuk membangun integritas sebagai fondasi utama. Demokrasi yang sehat tidak hanya membutuhkan sistem yang baik, tetapi juga manusia yang berintegritas.
Jika tidak, maka demokrasi biaya tinggi akan terus berjalan beriringan dengan hasil korupsi yang tinggi sebuah kondisi yang pada akhirnya hanya akan menguras sumber daya bangsa, tanpa menghasilkan kemajuan yang berarti. (*)