
Hamzah Jalante adalah Dosen IPDN Kampus Sulawesi Selatan/Wakil Ketua BPW KKLR Sulsel
PERJALANAN panjang membahas integritas dari sistem, kepemimpinan, pendidikan, hingga pengawasan pada akhirnya membawa kita pada satu kesadaran mendasar bahwa integritas bukan sekadar instrumen administratif, melainkan fondasi peradaban birokrasi.
Selama ini, upaya pemberantasan korupsi sering terjebak pada pendekatan parsial. Kita memperbaiki aturan, memperketat pengawasan, atau meningkatkan kapasitas individu, tetapi belum sepenuhnya melihat integritas sebagai satu kesatuan yang utuh. Akibatnya, perbaikan yang dilakukan kerap bersifat tambal sulam.
Padahal, sebagaimana diingatkan oleh Dwight Waldo, administrasi publik tidak pernah netral nilai. Ia selalu mencerminkan pilihan-pilihan etis tentang bagaimana kekuasaan digunakan dan untuk siapa ia dijalankan.
Dalam kerangka ini, integritas menjadi penentu arah, apakah birokrasi hadir sebagai pelayan publik, atau justru menjadi beban bagi masyarakat.
Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa birokrasi yang berintegritas bukanlah hasil dari satu kebijakan tunggal, melainkan dari konsistensi jangka panjang dalam membangun nilai, sistem, dan kepemimpinan. Integritas tumbuh ketika ada kesinambungan antara apa yang dirancang dan apa yang dijalankan.
Namun lebih dari itu, integritas juga merupakan pilihan kolektif. Ia tidak hanya bergantung pada aparatur negara, tetapi juga pada masyarakat yang memberi legitimasi.
Ketika publik menoleransi penyimpangan, maka integritas akan melemah. Sebaliknya, ketika masyarakat menuntut akuntabilitas, maka birokrasi terdorong untuk berubah.
Di titik ini, integritas melampaui batas organisasi dan memasuki ranah peradaban. Ia menjadi cerminan kualitas hubungan antara negara dan warga. Birokrasi yang berintegritas bukan hanya efisien, tetapi juga adil, transparan, dan dapat dipercaya.
Menutup rangkaian ini, kita dihadapkan pada pilihan yang tidak sederhana. Apakah kita akan terus memandang integritas sebagai agenda teknis yang bersifat sementara, atau sebagai jalan panjang membangun peradaban birokrasi yang bermartabat? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan arah masa depan kita.
Sebab pada akhirnya, integritas bukan hanya tentang mencegah korupsi. Ia adalah tentang menjaga martabat kekuasaan agar tetap berpihak pada kepentingan publik. Dan dari sanalah, kepercayaan lahir, bukan karena dipaksakan, tetapi karena dibuktikan.
INTEGRITAS BUKAN HANYA SLOGAM PADA PAMFLET,SPANDUK DAN BALIGHO. BUKAN PULA SEKADAR SISTEM YANG HANYA DIBICARAKAN. TETAPI PILIHAN HIDUP DALAM BIROKRASI DAN KEKUASAAN. (*)