Hamzah Jalante | UJIAN INTEGRITAS DI MEJA KEKUASAAN: Menginstitusionalisasikan Integritas di Level Strategis

MEMASUKI jabatan sebagai Asisten Ekonomi dan Pembangunan, saya menyadari bahwa bentuk ujian integritas pada dasarnya tidak banyak berubah. Godaan, peluang penyimpangan, dan potensi intervensi tetap ada hanya saja kini hadir dalam skala yang lebih luas dan dalam bentuk yang lebih halus.

Jika pada posisi sebelumnya saya berfokus pada pengendalian teknis, maka pada posisi ini saya dihadapkan pada tanggung jawab yang lebih strategis yakni memastikan bahwa seluruh perangkat di bawah koordinasi saya bergerak dalam satu arah yang benar, terukur, dan akuntabel.

Berangkat dari pengalaman sebelumnya, saya meyakini bahwa integritas tidak cukup dijaga secara individual. Ia harus dibangun menjadi sistem yang hidup dan mengikat.

Atas dasar itu, saya kemudian mengambil langkah konsolidatif. Saya mengarahkan seluruh Kepala Bagian yang berada di bawah koordinasi saya, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, untuk bersama-sama merancang pedoman dan petunjuk teknis yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program serta kegiatan. Pendekatan ini saya pilih sebagai upaya untuk memastikan bahwa setiap proses memiliki rambu yang jelas tidak hanya secara normatif, tetapi juga operasional.

Alhamdulillah, dalam kurun waktu yang relatif singkat, upaya tersebut membuahkan hasil yang konkret. Pada Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan, lahir satu pedoman tambahan yang memperkuat sistem yang telah ada. Pada Bagian Perekonomian, berhasil disusun sebelas pedoman yang mengatur berbagai aspek kegiatan secara lebih rinci dan terarah.

Sementara pada Bagian Pariwisata, lahir satu pedoman yang menjadi acuan dalam pengelolaan program dan kegiatan di sektor tersebut.

Keseluruhan pedoman ini bukan sekadar dokumen administratif. Ia menjadi instrumen pengendali yang memastikan bahwa setiap langkah yang diambil memiliki dasar, arah, dan mekanisme yang jelas.

Dampaknya mulai terasa. Dalam kurun waktu satu tahun, program dan kegiatan yang berada di bawah koordinasi Asisten Ekonomi dan Pembangunan dapat berjalan lebih tertib, terarah, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Pengalaman ini kembali menegaskan keyakinan saya bahwa integritas yang dilembagakan melalui sistem akan memiliki daya tahan yang lebih kuat dibandingkan integritas yang hanya bergantung pada individu.

Sistem yang baik tidak hanya membimbing yang kuat, tetapi juga melindungi yang lemah dan mencegah siapa pun untuk tidak tergelincir dan atau terjebak pada masalah.

Setelah satu tahun menjalankan amanah sebagai Asisten Ekonomi dan Pembangunan, saya kembali dihadapkan pada babak baru. Saya dipercaya untuk mengemban tugas sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten.

Bagi saya, ini bukan sekadar perpindahan jabatan, melainkan perpindahan medan ujian.

Jika sebelumnya saya mengawal pengeluaran dan pelaksanaan pembangunan, maka pada posisi ini saya akan berhadapan langsung dengan sumber penerimaan daerah sebuah ruang yang memiliki tantangan integritas yang tidak kalah besar, bahkan mungkin lebih kompleks. (*)