Pemkab Luwu dan BPJS Kesehatan Evaluasi Layanan, Soroti SDM hingga Fasilitas Puskesmas

BELOPA – Pemerintah Kabupaten Luwu memperkuat koordinasi dengan BPJS Kesehatan dan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Upaya tersebut dibahas dalam Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan dengan Pemangku Kepentingan Kabupaten Luwu di Ruang Lounge Kantor Bupati Luwu, Senin (26/10/2026).

Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu, Muh. Rudi, menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan kesehatan membutuhkan perhatian bersama, terutama dalam pemenuhan sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, serta dukungan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, pemerintah daerah masih menghadapi sejumlah tantangan dalam memenuhi kebutuhan layanan kesehatan. Karena itu, evaluasi terhadap persoalan yang telah dibahas dalam forum sebelumnya perlu dilakukan agar rekomendasi yang dihasilkan benar-benar ditindaklanjuti.

“Pemerintah harus memastikan anggaran yang dikeluarkan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Kita tidak boleh hanya berhenti pada pembahasan, tetapi harus memastikan setiap rekomendasi ditindaklanjuti dan pelayanan kesehatan semakin baik,” tegas Muh. Rudi.

Optimalisasi Layanan Puskesmas Jadi Perhatian

Kepala Cabang BPJS Kesehatan, Dahniar Hasyim Dahlan, memaparkan sejumlah aspek dalam pelaksanaan kerja sama dengan fasilitas kesehatan, termasuk mekanisme pembayaran kapitasi bagi fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti puskesmas.

Ia menjelaskan, besaran pembayaran kapitasi berkaitan dengan jumlah peserta terdaftar serta sejumlah indikator pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pembiayaan tersebut diharapkan mendukung pelayanan promotif dan preventif agar masyarakat memperoleh penanganan sejak dini sekaligus mengurangi rujukan yang sebenarnya dapat ditangani di tingkat pertama.

Dahniar juga menyoroti perlunya optimalisasi pelayanan puskesmas, mulai dari layanan kesehatan gigi, ketersediaan obat, hingga kecukupan sarana dan prasarana. Pemanfaatan layanan rawat inap juga perlu disesuaikan dengan kapasitas masing-masing fasilitas kesehatan.

Keterbatasan tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan menjadi persoalan yang membutuhkan penanganan bertahap melalui koordinasi lintas sektor.

Catatan Evaluasi Harus Ditindaklanjuti

Forum kemitraan tersebut juga menjadi momentum untuk meninjau kembali sejumlah catatan hasil pertemuan pada 2025 yang belum ditindaklanjuti.

Penyelesaian catatan tersebut dinilai penting, terutama karena proses kredensial dan rekredensial fasilitas kesehatan untuk kerja sama dengan BPJS Kesehatan sedang berlangsung.

Muh. Rudi meminta organisasi perangkat daerah terkait, khususnya Dinas Kesehatan dan RSUD Batara Guru, menindaklanjuti hasil pembahasan secara terarah dan terukur.

Ia berharap forum berikutnya dapat menunjukkan kemajuan nyata dalam penyelesaian berbagai persoalan, sehingga evaluasi tidak terus berulang pada masalah yang sama.

Menurutnya, koordinasi antarlembaga perlu diikuti langkah konkret agar pembahasan mengenai kebutuhan layanan, ketersediaan tenaga kesehatan, dan fasilitas penunjang menghasilkan perbaikan yang dapat dirasakan masyarakat.

Libatkan DPRD dan Fasilitas Kesehatan

Forum tersebut turut dihadiri Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Luwu Basaruddin, Kepala Baperida Muh. Arsal Arsyad, Kepala BKPSDM Muhammad Arsyad, Kepala Dinas Kesehatan dr. Rosnawary Basir, serta Direktur RSUD Batara Guru dr. Daud Mustakim.

Hadir pula Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Kepala Puskesmas Bajo, serta perwakilan rumah sakit swasta dan klinik.

Keterlibatan berbagai unsur tersebut diharapkan memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan penyedia layanan kesehatan dalam mengidentifikasi sekaligus menyelesaikan kendala pelayanan.

Melalui forum kemitraan ini, Pemkab Luwu berharap terbangun komitmen bersama untuk memperbaiki mutu pelayanan, memperkuat koordinasi, dan memastikan kebutuhan kesehatan masyarakat terpenuhi secara lebih optimal.

Evaluasi berkala dan tindak lanjut yang terukur menjadi kunci agar kerja sama antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, serta fasilitas kesehatan tidak berhenti pada forum koordinasi, tetapi berujung pada peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat Kabupaten Luwu. (*)