Strategi Pemekaran dan Pemberdayaan: BPP KKLR Bahas Masa Depan Luwu Raya

Jakarta, 17 Februari 2025 – Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Luwu Raya (BPP KKLR) mengadakan Diskusi Bulanan sekaligus Rapat Harian pada Sabtu, 15 Februari 2025. Acara ini berlangsung di Sekretariat BPP KKLR, Jl. Palem Kartika II No. 5, Bambu Apus, Jakarta Timur, dengan dihadiri oleh pengurus dan anggota KKLR untuk membahas berbagai isu strategis, termasuk pemekaran wilayah serta pemberdayaan masyarakat.

Dalam sesi pemaparan pertama, Ir. H. Buhari Kahar Muzakkar, MM membawakan materi bertema “Pemekaran Daerah” yang menghasilkan beberapa poin utama:

Wacana pembentukan Provinsi Luwu Raya serta pemekaran wilayah Tana Luwu telah berkembang sejak masa Kerajaan Luwu hingga era reformasi, bertujuan untuk menjadikan Luwu sebagai daerah otonom.

Diperlukan pembentukan tim atau komite khusus guna mempercepat realisasi Provinsi Luwu Raya.

Pemekaran Kabupaten Luwu Tengah telah mendapatkan Amanat Presiden (Ampres) dan menunggu tindak lanjut dari pihak terkait. Diharapkan moratorium daerah otonomi baru (DOB) segera dicabut.

Jika Luwu Tengah menjadi kabupaten, maka daerah tersebut berpotensi berkembang sebagai pusat pendidikan, mengingat telah tersedia lokasi perguruan tinggi.

Seluruh elemen masyarakat diajak untuk terus menyuarakan aspirasi pembentukan Provinsi Luwu Raya.

Sementara itu, Imran Nating, SH, MH membawakan materi bertema “Pemberdayaan Ekonomi dan Budaya” yang menyoroti beberapa poin penting:

Pemekaran daerah dapat meningkatkan efektivitas serta kualitas tata kelola pemerintahan.

Pada akhir 2021, tokoh-tokoh asal Tana Luwu telah mengadakan pertemuan di Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta, untuk mendeklarasikan pembentukan Provinsi Luwu Raya.

Diharapkan pemerintah segera mencabut moratorium pemekaran wilayah agar aspirasi pembentukan Provinsi Luwu Raya dapat terealisasi.

Diskusi ini juga diikuti oleh peserta melalui Zoom. Ketua BPW KKLR Sulawesi Selatan, H. Hasbi Syamsu Ali, mengusulkan agar setelah pelantikan empat kepala daerah dari Luwu Raya, segera dilakukan dialog bersama antara BPP KKLR, Kedatuan Luwu, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, DPRD Kabupaten/Kota se-Luwu Raya, serta berbagai lembaga sosial, termasuk IPMIL.

Acara diskusi di Sekretariat BPP KKLR semakin meriah dengan sesi makan bersama yang menyajikan hidangan khas Tana Luwu, yaitu kapurung, serta interaksi hangat antar peserta yang menggunakan bahasa daerah.(*)