Darwis Ismail: KSP Jenderal Dudung Nyatakan Dukungan Penuh untuk Provinsi Luwu Raya

JAKARTA – Perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya memperoleh dukungan baru dari pemerintah pusat. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman menyatakan dukungannya terhadap usulan pembentukan Provinsi Luwu Raya.

Ia juga menyatakan kesiapannya memberikan rekomendasi setelah menerima paparan Badan Pekerja Pembentukan (BPP) Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Luwu Raya di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Dudung usai mendengarkan presentasi bertajuk “Provinsi Luwu Raya dalam Kepentingan Strategis Nasional”, sebuah kajian yang disusun tim akademik Universitas Andi Djemma (Unanda) Palopo bersama BPP DOB Luwu Raya.

Kajian itu menempatkan pembentukan Provinsi Luwu Raya tidak hanya sebagai aspirasi pemekaran daerah, tetapi juga sebagai bagian dari strategi nasional dalam memperkuat hilirisasi industri, ketahanan pangan, pemerataan pembangunan, dan penguatan kawasan timur Indonesia.

Ketua Tim BPP DOB Provinsi Luwu Raya, H. Darwis Ismail, mengatakan respons Dudung jauh melampaui ekspektasi tim. Menurutnya, Kepala Staf Kepresidenan menunjukkan pemahaman yang sangat baik mengenai kondisi geografis, sejarah, hingga potensi strategis Luwu Raya.

“Beliau sangat mengenal Luwu Raya. Beliau memahami letak geografisnya, potensi sumber daya alamnya, sejarah perjuangan masyarakatnya, sampai melihat kawasan ini dari perspektif pertahanan dan keamanan negara. Karena itu beliau sangat antusias mengikuti seluruh pemaparan yang kami sampaikan,” ujar Darwis.

Dalam presentasi tersebut, BPP DOB menjelaskan bahwa calon Provinsi Luwu Raya yang meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo telah memenuhi persyaratan pembentukan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, termasuk syarat dasar kewilayahan dan kapasitas daerah.

Kajian yang dipaparkan juga menegaskan bahwa Luwu Raya memiliki posisi strategis secara nasional berdasarkan aspek penataan ruang, potensi ekonomi, dan posisi geopolitik kawasan.

Darwis mengungkapkan, setelah mendengarkan seluruh paparan, Dudung menyampaikan dukungannya terhadap pembentukan Provinsi Luwu Raya.

“Beliau menyampaikan bahwa mendukung pembentukan Provinsi Luwu Raya dan siap memberikan rekomendasi. Bagi kami, ini menjadi dorongan moral yang sangat besar untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Luwu Raya melalui jalur konstitusional,” ungkapnya.

Dudung diketahui bukan sosok yang asing dengan wilayah Luwu Raya. Saat menjabat sebagai Asisten Personel Kasdam VII/Wirabuana pada 2010–2011, ia beberapa kali melakukan perjalanan dinas ke kawasan tersebut.

Dalam pertemuan itu, Dudung bahkan mengenang panjangnya perjalanan darat dari Makassar menuju Luwu Raya yang menurutnya membuat ia sempat tertidur dua kali di perjalanan. Pengalaman tersebut membuatnya memahami secara langsung tantangan rentang kendali pemerintahan yang selama ini menjadi salah satu argumentasi pembentukan provinsi baru.

Sementara itu Koordinator Wilayah BPP DOB Provinsi Luwu Raya, Ir. Hasbi Syamsu Ali, mengatakan pendekatan perjuangan yang dibawa kali ini berbeda dibanding sebelumnya.

Selain menekankan pemenuhan seluruh persyaratan normatif pembentukan daerah otonom baru, tim juga menyampaikan hasil kajian akademik yang menempatkan Luwu Raya sebagai kawasan strategis nasional.

“Paradigma perjuangan kami berkembang. Yang kami tawarkan bukan sekadar pembentukan daerah baru, tetapi bagaimana negara dapat mengoptimalkan pengelolaan kawasan yang memiliki peran penting dalam hilirisasi nikel, ketahanan pangan, energi, dan pembangunan Indonesia Timur,” ujar Hasbi yang juga Ketua BPW KKLR Sulawesi Selatan.

Pendekatan tersebut merupakan hasil kajian akademik yang disusun tim Universitas Andi Djemma Palopo, masing-masing oleh Dr. Abdul Rahman Nur, M.H. dan Dr. Taruna Arzam, S.P., M.Si. Keduanya turut hadir dalam audiensi untuk memaparkan landasan akademik yang mendukung usulan pembentukan Provinsi Luwu Raya.

Suasana pertemuan berlangsung hangat dan penuh optimisme. Momen emosional terjadi ketika Ketua DPRD Kota Palopo, Darwis, tidak mampu menyembunyikan rasa harunya setelah mendengar pernyataan dukungan Dudung. Air mata Darwis pecah sebagai luapan emosi atas perjuangan panjang pembentukan Provinsi Luwu Raya yang telah berlangsung lebih dari dua dekade.

Audiensi tersebut juga dihadiri Ketua Umum BPP KKLR H. Arsyad Kasmar, Syahruddin Hamu, Imran Nating, Hj. Asni, drg. Marji Rumpak, Ketua DPRD Kabupaten Luwu Ahmad Gazali, Hj. Ely Niang, Ismi, dan Wais Al Qarni Dasila.

Dukungan Kepala Staf Kepresidenan menjadi salah satu perkembangan paling penting dalam perjalanan panjang usulan pembentukan Provinsi Luwu Raya. Setelah lebih dari dua dekade diperjuangkan melalui berbagai jalur konstitusional, BPP DOB kini membawa argumentasi baru dengan menempatkan Luwu Raya sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis bagi kepentingan nasional.

Pendekatan tersebut diharapkan semakin memperkuat usulan pembentukan Provinsi Luwu Raya ketika pemerintah kembali membuka kebijakan pembentukan daerah otonom baru. (*)