Hamzah Jalante | KEPEMIMPINAN BERINTEGRITAS: Keteladanan atau Retorika?

TIDAK ada organisasi publik yang benar-benar runtuh hanya karena lemahnya aturan. Banyak justru runtuh karena gagalnya keteladanan. Di titik inilah kepemimpinan menjadi faktor penentu, apakah integritas hidup sebagai praktik, atau sekadar berhenti sebagai retorika.

Dalam banyak institusi, perangkat formal tentang integritas sebenarnya sudah tersedia kode etik, pakta integritas, hingga berbagai regulasi pengawasan.

Namun, semua itu sering kali kehilangan daya ketika tidak ditopang oleh konsistensi perilaku pemimpin. Aparatur tidak membentuk perilakunya dari dokumen, melainkan dari teladan yang mereka saksikan setiap hari.

James Q. Wilson (1989) menegaskan bahwa perilaku organisasi lebih ditentukan oleh norma yang hidup dibandingkan aturan yang tertulis. Dalam konteks ini, pemimpin bukan hanya pengelola organisasi, tetapi juga arsitek norma. Apa yang ia toleransi akan menjadi standar, dan apa yang ia abaikan akan berubah menjadi kebiasaan.

Konsep tone at the top dalam tata kelola modern memperkuat pandangan tersebut. Integritas organisasi pada dasarnya adalah refleksi dari integritas pemimpinnya.

Ketika pemimpin menunjukkan ketegasan terhadap pelanggaran sekecil apa pun maka pesan etis akan mengalir ke seluruh lini. Sebaliknya, satu sikap permisif dari pimpinan dapat meruntuhkan pesan integritas yang dibangun bertahun-tahun.

Namun persoalannya tidak berhenti pada ada atau tidaknya keteladanan. Tantangan yang lebih kompleks adalah ketika pemimpin terjebak dalam kompromi yang dibungkus rasionalitas organisasi demi target, demi stabilitas, atau demi menjaga citra. Dalam situasi seperti ini, penyimpangan tidak lagi terlihat sebagai pelanggaran, melainkan sebagai “penyesuaian”.

Dwight Waldo mengingatkan bahwa administrasi publik adalah arena nilai, bukan sekadar mesin efisiensi. Ketika nilai dikompromikan atas nama kinerja, maka organisasi sesungguhnya sedang kehilangan arah. Pemimpin yang mengorbankan integritas demi hasil jangka pendek, pada dasarnya sedang menanam risiko jangka panjang.

Di sinilah integritas kepemimpinan diuji secara nyata. Bukan dalam situasi normal yang serba ideal, melainkan dalam kondisi penuh tekanan, kepentingan, dan dilema. Integritas menuntut keberanian untuk berkata tidak bahkan ketika tekanan datang dari dalam sistem itu sendiri.

Karena itu, membangun kepemimpinan berintegritas tidak cukup melalui narasi moral atau pelatihan seremonial. Ia harus ditopang oleh desain kelembagaan yang kokoh, sistem seleksi berbasis merit, mekanisme pengawasan yang independen, serta evaluasi kinerja yang tidak hanya mengukur capaian, tetapi juga cara mencapainya.

Lebih jauh, organisasi perlu menciptakan ekosistem yang melindungi pemimpin yang berintegritas. Tanpa perlindungan institusional, integritas mudah terisolasi, bahkan tersingkir oleh praktik-praktik yang lebih kompromistis.

Pada akhirnya, pertanyaan tentang kepemimpinan berintegritas bukanlah soal kapasitas, melainkan keberanian. Apakah pemimpin siap menjadi teladan, atau memilih aman dalam retorika?

Sebab dalam birokrasi, integritas tidak pernah ditentukan oleh apa yang diucapkan di forum resmi, melainkan oleh keputusan-keputusan kecil yang diambil setiap hari terutama ketika tidak ada yang melihat. (*)